Contoh kalimat dari kata "kebijakan"

Untuk memahami makna dari sebuah kata, sobat-sobat dapat mempelajarinya dengan melihat kalimat-kalimat yang dibangun dari kata tersebut. Bagaimana caranya membuat kalimat dengan menggunakan kata "kebijakan"? Seperti sobat ketahui, arti dan makna sebuah kata dapat berbeda pada kalimat-kalimat yang tidak sama.

Agar lebih jelas, mari kita simak bersama contoh-contoh kalimat yang menggunakan kata "kebijakan" berikut yang ane kumpulkan dari berbagai halaman dari internet.

1. Ini kebijakan hotel, Pak.
2. Ini adalah kebijakan restoran.
3. Ini bertentangan dengan kebijakan perusahaan.
4. Semua perusahaan memiliki kebijakan yang sama.
5. Permasalahannya terletak pada produk kebijakan negara yang bias gender.
6. Sebagai kebijakan bar, kami tidak diperbolehkan untuk minum selama dalam tugas.
7. Toko ini tidak punya kebijakan pengembalian uang. Tapi, kita dapat menukarkannya.
8. Maaf saya tidak bisa memberitahu Anda nomor kamar tamu. Ini adalah kebijakan hotel kami.
9. Sedangkan yang lain melakukan pengembangan secara normatif dengan membuat saran kebijakan khusus.
10. Menyusul penyerahan Belanda, 5.000 penduduk Tarakan amat menderita akibat kebijakan pendudukan Jepang.
11. Pada ketika ini, kaum fasis tidak mempunyai serangkaian kebijakan terpadu dan gerakan itu sangat kecil.
12. Sebagai daerah berstatus kecamatan, pemerintah setempat hampir tidak bisa mengeluarkan kebijakan sendiri.
13. Salah satu kabupaten tujuan transmigran adalah Bengkulu Utara dan kebijakan itu berlanjut hingga sekarang.
14. Secara umum, di seluruh dunia terdapat pola kebijakan pemerintah terhadap pers yang otoriter dan demokratis.
15. Menurut beberapa sumber R Mangoneng merupakan tokoh pimpinan daerah yang ikut mendukung kebijakan Sultan Agung.
16. Untuk mendukung kebijakan itu, Sultan Mansur Syah mendatangkan guru-guru agama dan ulama ternama dari luar negeri.
17. UU Pertahanan tersebut mengamanatkan penyusunan kebijakan pertahanan negara yang dituangkan dalam sebuah buku putih.po
18. Berdasarkan catatan saya, sampai tanggal 18 Juni 2007 semua kebijakan pemerintahan di KBB masih ditangani Bupati Obar Sobarna.
19. Karena menurut Karaeng Burhanuddin semua itu telah berubah akibat kebijakan Pemda yang telah melakukan tata ruang terhadap daerah ini.
20. Pengaturan jalan kegiatan perumusan kebijakan perencanaan, penyusunan perencanaan umum, dan penyusunan peraturan perundang-undangan jalan.
21. Kepala Desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa .
22. Salah satu penghambat utama terjadinya kerjasama diatas adalah adanya larangan-larangan dan kebijakan proteksi dari pemerintah suatu negara.
23. Sejak tahun 1994 Pemerintah telah melakukan kebijakan untuk perbaikan dunia pendidikan yaitu dengan dicanangkannya Program Wajib Belajar sembilan tahun.
24. Peristiwa-peristiwa Depresi Besar menghasilkan gelombang internasional fasisme dan penciptaan rezim fasis berganda dan rezim yang mengadopsi kebijakan fasis.
25. Pada perencanaan operasi militer, strategi pertahanan adalah kebijakan mencegah serangan, atau meminimalkan kerusakan serangan, oleh kekuatan-kekuatan strategis.
26. Mereka mengukur keberhasilan pemerintahan dan kebijakan khusus dengan memeriksa berbagai faktor, termasuk stabilitas, keadilan, kesejahteraan material, dan kedamaian.
27. Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan juga menggalakkan peran aktif badan perwakilan desa (BPD) dalam menentukan kebijakan desa di daerah masing-masing.
28. Berhembusnya angin reformasi dan diimplementasikannya kebijakan otonomi daerah, semakin mempercepat proses akomodasi aspirasi masyarakat untuk pemekaran daerah dimaksud.
29. Kecamatan-kecamatan yang berada di bawah Kabupaten Ogan Komering Ulu pada waktu itu hanya berfungsi sebagai pelaksana kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten.
30. Albertus Nong Botha, mengakibatkan dua agenda besar yaitu pemanfaatan kebijakan nasional Kapet Mbay dan pemindahan ibukota Kabupaten Ngada ke Mbay, mengalami masa pasang surut.
31. Selama masa kerja yang sudah satu tahun ini, DPRD belum menghasilkan suatu kebijakan yang signifikan bermanfaat bagi masyarakat dan kemajuan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
32. Pada awal rezim Orde Baru kebijakan ekomomi Indonesia disusun oleh sekelompok ekonom lulusan Departemen Ekonomi Universitas California, Berkeley, yang dipanggil "Mafia Berkeley".
33. Kepala Dinas Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, membina, mengendalikan dan mengkoordinasi serta merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan kewenangan Sub Bidang Kesehatan.
34. Di satu sisi, kebijakan ini dapat melindungi produksi dalam negeri, namun di sisi lain, hal ini akan meningkatkan biaya produksi barang impor sehingga sulit menembus pasar negara yang dituju.
35. Kejadian ini merupakan isu global yang memengaruhi kebijakan politik seluruh negara-negara di dunia, sehingga menjadi titik tolak persepsi untuk memerangi Terorisme sebagai musuh internasional.
36. Daerah mempunyai kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peranserta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.
37. Kedua, Upaya memperluas pilihan kebijakan pemerintah dapat dilakukan jika para pembuat kebijakan dapat melakukan kerja sama dengan pihak luar, terutama dengan universitas atau kalangan akademisi.
38. Kaum ini menganggap bahwa kaum perempuan “harus berteman dengan negara” karena kekuatan atau hak politik dan sosial perempuan terjadi melalui negara yang didukung oleh kebijakan sosial negara.
39. Ilmuwan politik mempelajari alokasi dan transfer kekuasaan dalam pembuatan keputusan, peran dan sistem pemerintahan termasuk pemerintah dan organisasi internasional, perilaku politik dan kebijakanpublik.
40. Buku Putih Pertahanan adalah salah satu produk strategis dibidang Pertahanan, yang merupakan suatu rumusan pernyataan dan kebijakan pertahanan sebagai pedoman bagi penyelenggaraan fungsi pertahanan negara.
41. Segala urusan yang berkaitan dengan pemerintahan dipusatkan di baturaja, kecamatan-kecamatan yang berada di bawahnya hanya berfungsi pelengkap dan sebagai pelaksana dari segala kebijakanpemerintah Kabupaten.
42. Sejalan dengan hal tersebut, maka implementasi kebijakan otonomi daerah telah mendorong terjadinya perubahan, baik secara struktural, fungsional maupun kultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
43. Raja-raja Makassar menerapkan kebijakan perdagangan bebas yang ketat, di mana seluruh pengunjung ke Makassar berhak melakukan perniagaan disana dan menolak upaya VOC untuk memperoleh hak monopoli di kota tersebut.
44. Para pro-globalisme tidak setuju akan adanya proteksi dan larangan tersebut, mereka menginginkan dilakukannya kebijakan perdagangan bebas sehingga harga barang-barang dapat ditekan, akibatnya permintaan akan meningkat.
45. Untuk itu, kelangsungan kehidupan Angkatan Laut termasuk pula Angkatan Udara juga bergantung bagaimana kebijakan politik dan ekonomi termasuk pandangan suatu negara terhadap perkembangan politik kawasan yang pada ketika ini dikenal sebagai geopolitik.
46. Kelembagaan baru sebenarnya dipicu oleh pendekatan behavioralis atau perilaku yang melihat politik dan kebijakan publik sebagai hasil dari perilaku kelompok besar atau massa, dan pemerintah sebagai institusi yang hanya mencerminkan kegiatan massa itu.
47. Mereka menganjurkan pembentukan partai tunggal negara totaliter yang berusaha mobilisasi massa suatu bangsa dan terciptanya "manusia baru" yang ideal untuk membentuk suatu elit pemerintahan melalui indoktrinasi, pendidikan fisik, dan eugenika kebijakan keluarga termasuk.
48. Salah satu contoh pengendalian penduduk yang dipaksakan terjadi di Republik Rakyat Cina yang terkenal dengan kebijakannya 'satu anak cukup'; kebijakan ini diduga banyak menyebabkan terjadinya aksi pembunuhan bayi, pengguguran kandungan yang dipaksakan, serta sterilisasi wajib.
49. Yang lain, khususnya orang-orang Amerika-Kuba, memandang masalah ini sebagai keputusan kebijakan oleh pemerintah Kennedy untuk menyingkirkan para pelarian Kuba yang mengganggu, dan pandangan ini menimbulkan akibat yang berkepanjangan, dan yang kini menguntungkan Partai Republik.
50. Pun dalam perkembangan berikutnya, pandangan dari kaum Feminist Liberal mengenai “kesetaraan” setidaknya mempunyai pengaruhnya tersendiri terhadap perkembangan “pengaruh dan kesetaraan perempuan untuk melakukan kegiatan politik seperti membuat kebijakan di sebuah negara”.
51. Berbagai keputusan harus dilakukan untuk mengikat seluruh warga negara, atau hukum, baik yang merupakan penjabaran atas hal-hal yang tidak jelas dalam Konstitusi maupun untuk menyesuaikan terhadap perkembangan zaman atau keinginan masyarakat, semua kebijakan ini tercantum dalam suatu Undang-Undang.
52. Meninggalkan populisme sebelumnya, republikanisme, dan anticlericalism, mengadopsi kebijakan yang mendukung pasar bebas, dan menerima Gereja Katolik Roma dan monarki sebagai lembaga di Italia untuk menarik konservatif Italia, Fasisme mengadopsi kebijakan seperti mendorong nilai-nilai keluarga, termasuk promosi peran wanita sebagai seorang ibu Meskipun Fasisme diadopsi.
53. Dalam rangka mencegah dan memerangi Terorisme tersebut, sejak jauh sebelum maraknya kejadian-kejadian yang digolongkan sebagai bentuk Terorisme terjadi di dunia, masyarakat internasional maupun regional serta pelbagai negara telah berusaha melakukan kebijakan kriminal disertai kriminalisasi secara sistematik dan komprehensif terhadap perbuatan yang dikategorikan sebagai Terorisme.
54. Manifesto mendukung terciptanya hari kerja delapan jam untuk semua pekerja, upah minimum, perwakilan pekerja dalam manajemen industri, sama kepercayaan serikat buruh seperti di eksekutif industri dan pegawai negeri, reorganisasi sektor transportasi, revisi draft undang-undang tentang asuransi cacat, pengurangan usia pensiun 65-55, pajak progresif yang kuat atas modal, penyitaan milik lembaga agama dan penghapusan keuskupan, dan revisi kontrak militer untuk memungkinkan pemerintah untuk menyita 85% dari [mereka yang keuntungan].? Ini juga disebut untuk menciptakan layanan-singkat milisi nasional untuk melayani tugas defensif, nasionalisasi industri persenjataan, dan kebijakan luar negeri yang dirancang untuk menjadi damai tetapi juga kompetitif.

Bagaimana sobat? mudah-mudahan kalimat di atas dapat membantu kaian. Jika punya kalimat lain, silahkan sobat tambahkan di kotak komentar.